Komite Dewan Komisaris



Komite-Komite Dewan Komisaris
 
Komite di bawah Dewan Komisaris terdiri atas:
  1. Komite Audit
  2. Komite Remunerasi, Nominasi dan Tata Kelola
 
KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan komisaris dalam rangka mendukung dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam aspek pengawasan (oversight) atas hal-hal terkait dengan system pengendalian internal, mengawasi proses audit yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal baik melalui laporan audit atau pertemuan dengan Satuan Kerja Audit Internal serta satuan kerja terkait (auditee), mereview pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Regulator atau Otoritas yang berwenang.
 
  1. Dasar Hukum:
POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
 
  1. Piagam Komite Audit
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan pengendalian internal, Komite Audit dilengkapi dengan pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit dan Kode Edik Komite Audit.
 
  1. Struktur Keanggotaan Komite Audit
Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman dan integritas yang dipersyaratkan. Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
  • Seorang Komisaris Independen merangkap ketua komite Audit
  • Seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan/akutansi dan;
  • Seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan/pembiayaan.
 
KOMITE RENUMERASI, NOMINASI DAN TATA KELOLA

Pembentukan Komite merupakan bagian integral dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance atau GCG) yang meliputi aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran, keadilan serta kesetaraan.
 
Terkait dengan fungsi remunerasi, komite ini memiliki tugas untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 
Sedangkan Terkait dengan fungsi nominasi, Komite ini memiliki tugas menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai komposisi sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Tugas lainnya terkait fungsi tata kelola adalah mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan.
 
  1. Dasar Hukum:
POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
 
  1. Struktur Keanggotaan
  1. Komisaris Utama/ Independen merangkap Ketua Komite
  2. Seorang Komisaris
  3. Pemimpin Unit Human Capital
  4. Pihak Independen

Group Perusahaan